Oleh: Luthfan | 18 Februari 2009

Pemilu dalam Timbangan Syariat Islam

Keluarnya fatwa “golput haram” tidak saja memancing perdebatan fiqhiyyah di kalangan kaum Muslim, tetapi juga menyeret politisi-politisi sekuler maupun Muslim untuk memberikan komentar-komentarnya. Sayangnya, perdebatan dan komentar tersebut belum menyentuh dasar persoalan partisipasi kaum Muslim pada pemilu dalam sistem pemerintahan demokrasi. Bermacam argumentasi dan komentar yang dilontarkan pihak yang pro maupun kontra dengan golput, hanya menyentuh ranah dangkal persoalan dan belum mengungkap keseluruhan realitas yang hendak diselesaikan.

Lantas, bagaimana pandangan syariat Islam terhadap pemilu dan hukum melibatkan diri di dalamnya?

Fakta dan Hukum Syariat Tentang Pemilu

Berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dapatlah disimpulkan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu adalah; (1) memilih wakil rakyat, dan (2) memilih kepala negara (presiden dan wakilnya).

Dari sisi fakta, kepala negara berbeda dengan wakil rakyat; baik dari sisi kewenangan, tugas, syarat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hukum pemilu presiden dan pemilu wakil rakyat tidak boleh disamaratakan, akan tetapi harus dikaji secara terpisah; dikarenakan adanya perbedaan fakta di antara keduanya.

Pemilu Kepala Negara

Pada prinsipnya, syariat Islam telah menggariskan sejumlah syarat yang harus dipenuhi seseorang agar ia layak dipilih sebagai kepala negara. Syarat-syarat itu adalah; pertama, Muslim. Jabatan kepala negara tidak boleh diserahkan kepada orang kafir. Pasalnya, Islam telah melarang kaum Muslim memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai kaum Muslim. Selain itu, Alquran menyatakan dengan jelas, bahwa ulil amriy haruslah berasal dari kaum Muslim [TQS 4:59]. Kedua, kepala negara harus seorang laki-laki. Jabatan kepala negara tidak boleh diserahkan kepada wanita. Ketentuan ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Bakrah ra. Ketiga, baligh, yakni telah mencapai usia seorang mukallaf. Keempat, berakal alias tidak gila. Kelima, kepala negara harus adil. Jabatan kepala negara tidak boleh diberikan kepada orang fasik. Keenam, merdeka, alias mampu mengatur dan menguasai urusannya sendiri, dan tidak di bawah kendali atau penguasaan orang lain. Ketujuh, mampu menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

Jika syarat-syarat di atas ada pada diri seseorang, maka ia absah dipilih untuk menduduki jabatan kepala negara.

Selain itu, syariat Islam juga telah menetapkan bahwa seorang kepala negara itu diangkat dan dipilih untuk menegakkan dan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, bukan untuk menegakkan dan menerapkan konstitusi dan perundang-undangan kufur. Atas dasar itu, seorang Muslim dilarang memilih seseorang yang kelak jika menduduki jabatan kepala negara akan menegakkan dan menerapkan aturan-aturan kufur. Pasalnya, pemilihan semacam ini telah bertentangan dengan esensi pemilihan kepala negara dalam pandangan syariat Islam.

Atas dasar itu, hukum melibatkan diri dalam pemilu yang ditujukan untuk memilih figur-figur pemimpin negara yang nantinya akan menerapkan dan menegakkan konstitusi dan undang-undang kufur adalah haram secara pasti, tanpa perlu takwil lagi.

Lantas, apakah pemilu kepala negara yang digelar di negara ini kelak akan memilih kepala negara yang siap menegakkan dan menerapkan aturan-aturan kufur, atau siap menegakkan dan menerapkan syariat Islam?

Pemilu Wakil Rakyat

Pada dasarnya, seorang Muslim boleh mewakilkan aspirasi dan pendapatnya kepada orang lain. Untuk itu, ia boleh memilih orang lain yang ia sukai untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Di dalam fikih, aktivitas semacam ini disebut dengan wakalah. Selama rukun dan syarat-syarat wakalah dipenuhi, dan tidak bertentangan dengan syariat, maka absahlah akad wakalah tersebut.

Adapun rukun dalam akad wakalah adalah akad atau ijab qabul; dua pihak yang berakad, yaitu pihak yang mewakilkan (muwakkil) dan pihak yang mewakili (wakîl); perkara yang diwakilkan; serta bentuk redaksi akad perwakilannya (shigat taukîl). Semua rukun tersebut harus sesuai dengan syariat Islam.

Dalam kaitannya dengan pemilu, jika muwakkil dan wakîl telah mengucapkan shighat taukîl, maka perkara yang harus diperhatikan adalah obyek yang diwakilkan; yakni dalam rangka untuk melakukan aktivitas apa akad perwakilan itu dilaksanakan. Jika akad perwakilan tersebut ditujukan untuk melaksanakan perkara-perkara yang sejalan dengan syariat, maka absahlah akad perwakilan tersebut. Sebaliknya, jika akad perwakilan tersebut ditujukan untuk melaksanakan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, maka bathillah akad perwakilan tersebut.

Jika kita perhatikan tugas wakil rakyat yang duduk di parlemen, dapatlah disimpulkan bahwa mereka dipilih untuk melaksanakan sejumlah tugas diantaranya adalah; (1) membuat undang-undang dasar dan undang-undang serta mengesahkan berbagai kesepakatan, rancangan undang-undang, dan berbagai perjanjian yang lain; (2) mengangkat kepala negara —di beberapa negara, dia dipilih secara langsung oleh rakyat— dan memberikan mandat kepadanya untuk menjalankan pemerintahan; (3) melakukan pengawasan, koreksi, dan kontrol kepada pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintahan.

Berdasarkan fakta fungsi dan tugas wakil rakyat di atas dapatlah ditarik ketentuan hukum syariat sebagai berikut;

Pertama, akad wakalah (pemilu) yang ditujukan untuk melaksanakan fungsi legislasi, yakni fungsi pembuatan hukum jelas-jelas dilarang di dalam Islam, alias haram. Pasalnya, hak untuk membuat dan menetapkan hukum hanya di tangan Allah SWT, bukan di tangan manusia. Menyerahkan tugas ini (legislasi) kepada manusia sama artinya telah menyekutukan Allah SWT.

Kedua, akad wakalah yang ditujukan untuk melanggengkan sistem kufur, memberi mandat kepada penguasa untuk menjalankan hukum-hukum kufur termasuk perbuatan haram.

Ketiga, pencalonan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan (muhasabah li al-hukkaam) termasuk perkara yang dibolehkan. Hanya saja, pencalonan tersebut harus terikat dengan syarat-syarat syar’i, dan bukanlah mubah secara mutlak. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Tidak menjadi calon partai sekuler dan tidak menempuh cara-cara haram, semacam penipuan, pemalsuan dan penyuapan, serta tidak bersekutu dengan orang sekuler.

2. Harus menyuarakan secara terbuka targetnya menegakkan sistem Islam, meruntuhkan sistem sekuler, dan dengan sadar bertekad untuk mengubah sistem ini menjadi sistem Islam, serta mengumumkan perjuangannya untuk membebaskan negerinya dari cengkeraman asing.

3. Dalam kampanye pemilu, ia harus menyampaikan ide-ide dan program-program yang bersumber dari syariat Islam.

4. Harus konsisten dan terus-menerus melaksanakan hal di atas.

Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka pencalonan seorang muslim menjadi anggota parlemen, secara syar’i diperbolehkan. Wallahu A’lam bi al-Shawab.[] syamsuddin ramadhan/www.mediaumat.com


Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: