Oleh: Luthfan | 18 Februari 2009

Haram Memilih Pemimpin Sekuler

ma_hafidzKH. Hafidz Abdurrahman, MA
Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia |

Isu golput menjelang pemilu selalu ramai dibicarakan orang. Sejumlah pihak khawatir dengan tingginya angka golput pada sejumlah pilkada kemarin. Karena itupula Majelis Ulama Indonesia merasa perlu mengeluarkan fatwa terkait hukum memilih dalam pemilu.

Salah satu hasil ijtima Ulama III di Padangpanjang, menfatwakan wajib memilih pemimpin yang memenuhi kriteria ideal menurut Islam dan haram jika tidak memilih pemimpin (golput) jika ada pemimpin yang memenuhi kriteria.


Benarkah golput di pemilu nanti haram? Bagaimana pula memilih pemimpin menurut Islam? Berikut ini wawancara wartawan Tabloid Media Umat, Pendi Supendi dengan Ustadz Hafidz Abdurrahman, Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia.

Bagaimana pandangan Ustadz terhadap Fatwa MU ini terkait haramnya golput?

Dikutip dari naskahnya, fatwa itu berbunyi: Pertama, pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Kedua, memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Ketiga, imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemashlahatan dalam masyarakat. Keempat, memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Kelima, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Selanjutnya fatwa ini diikuti dengan dua rekomendasi, yakni: pertama Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar; kedua Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Jika dilihat dari bunyi fatwa MUI di atas, fatwa tersebut multitafsir, tidak tegas dan kurang cermat. 

Dimana ketidaktegasan fatwa tersebut?

Fatwa ini hanya menentukan kriteria person, tetapi sama sekali tidak menyinggung sistem apa yang akan digunakan oleh person tersebut untuk memimpin umat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.

Benar bahwa memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat ideal menurut ketentuan Islam adalah haram. Tapi harus dikatakan, bahwa meski secara personal pemimpin tersebut telah memenuhi semua persyaratan tersebut, sebagai pemimpin ia wajib memimpin semata-mata berdasarkan syariat Islam, karena kemashlahatan bersama hanya akan benar-benar terwujud bila pemimpin mengatur masyarakat dengan syariat Islam. Tanpa syariat Islam, meski pemimpin itu secara personal telah memenuhi syarat agama, yang terjadi bukan kemaslahatan, tapi mafsadat atau kerusakan seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, ini yang tidak pernah dinyatakan dengan tegas di dalam fatwa tersebut.

Padahal, telah ditetapkan melalui fatwa MUI sebelumnya, bahwa sekularisme hukumnya haram, maka memimpin berdasarkan Sekularisme juga harus dinyatakan haram. Karenanya, memilih pemimpin yang akan memimpin dengan Sekularisme atau menolak syariat Islam demi mempertahankan Sekularisme, juga seharusnya dinyatakan haram. Tapi, sekali lagi, di dalam fatwa tersebut tidak ada. Inilah yang saya anggap tidak tegas.

Yang tidak cermat?

Fatwa ini juga melakukan generalisasi, dimana tidak dibedakan mana hukum yang fardhu ‘ain dan fardhu kifayah, dan mana yang fardhu kifayah dan mubah. Memilih dan mengangkat pemimpin dalam konteks tegaknya syariat Islam secara kaffah hukum asalnya adalah fardhu kifayah. Ini tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama’. Fardhu kifayah ini bukanlah kewajiban orang per orang, tetapi kewajiban secara kolektif. Artinya, jika ada sejumlah orang yang telah memilih dan mengangkat pemimpin, dan secara nyata pemimpin tersebut berhasil dipilih dan diangkat hingga syariat Islam tersebut benar-benar tegak secara kaffah, maka bagi yang lain tidak lagi wajib. Inilah yang dimaksud dengan kewajiban kolektif.

Selain itu, fatwa ini juga tidak memilah, mana kewajiban dan hak. Memilih pemimpin dalam konteks ini adalah kewajiban, tetapi memilih wakil rakyat untuk melakukan tugas amar ma’ruf nahi munkar adalah hak, bukan kewajiban. Hukum memilih wakil rakyat tersebut adalah hukum wakalah, yang hukumnya berbeda dengan hukum nashb al-imam (mengangkat pemimpin). Nah, di sinilah, menurut saya, fatwa ini kurang cermat. 


Kriteria pemimpin menurut Islam apa benar seperti yang disampaikan MUI dalam fatwa itu?

Kriteria yang disebutkan dalam fatwa tersebut, seperti shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah sebenarnya merupakan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab Ahlussunnah. Namun, para ulama’ Ahlusunnah sendiri tidak pernah menggunakan kriteria tersebut untuk kriteria imam atau amir. 


Lalu, kriteria Pemimpin dalam Islam itu sendiri seperti apa?

Para ulama’ Ahlussunnah menetapkan, bahwa pemimpin kaum Muslim, baik kepala daerah maupun kepala negara harus: (1) Muslim; (2) Laki-laki; (3) Berakal; (4) Baligh; (5) Adil, tidak fasik; (6) Merdeka; (7) Mampu. Inilah kriteria yang disepakati oleh para fuqaha’. Kriteria ini juga lazim disebut syuruth in’iqad (syarat untuk bisa dan tidaknya diangkat menjadi pemimpin). Ada kriteria lain, yang melengkapi kriteria ini, yang lazim disebut syuruth afdhaliyah (syarat tambahan), seperti Quraisy, Mujtahid, Pemberani dan lain-lain. Kriteria ini merupakan penyempurna 7 kriteria sebelumnya.  


Menurut Ustadz, bagaimana latar belakang muncul fatwa haram golput?

Fatwa ini, sebagaimana yang sering dikemukakan oleh pengurus MUI, adalah upaya moral untuk mengerem laju golput yang cenderung meningkat. 


Apa ini karena untuk menyikapi besarnya apatisme masyarakat terhadap pemilu?

Ya, saya kira memang ada arah ke sana. Sebagaimana yang sering mereka kemukakan.  


Peran Ulama mestinya seperti apa dalam menyikapi masalah ini?

Jika kasus golput tersebut terjadi karena kesalahan penyelenggara negara, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, akibat diterapkannya sistem Sekularisme, dan masyarakat sadar bahwa dampak diterapkannya sistem tersebut ternyata buruk bagi kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi apatis, maka ulama’ seharusnya melakukan amar ma’ruf nahi munkar kepada para penyelenggara negara, agar menghentikan praktik Sekularisme. Fatwa Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme yang pernah dikeluarkan oleh MUI sebenarnya merupakan langkah maju, namun dalam fatwa tersebut tidak diikuti amar ma’ruf nahi munkar kepada penyelenggara negara agar menghentikan Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme. Padahal justru ini sangat penting. 


Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI tampaknya hanya ditujukan kepada masyarakat. Apa Ustadz melihatnya begitu?

Dalam konteks golput mungkin iya. Fatwa ini memang terkesan menghukumi masyarakat atau rakyat. Padahal, posisi mereka justru menjadi korban praktik penerapan sistem yang salah. Jadi, mereka ini sudah menjadi korban, disalahkan lagi.

Kalau begitu, fatwa itu seharusnya juga ada yang ditujukan untuk pemerintah?

Iya. Dan, bukan hanya kepada pemerintah saja. Karena pemerintah hanya menjalankan amanat UU yang disahkan oleh DPR. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa fatwa tersebut semestinya juga ditujukan kepada penyelenggara negara, baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif, agar mereka menghentikan praktik Sekularisme itu.

Kembali pada masalah kepemimpinan. Lalu, bagaimana pandangan Islam dalam memilih pemimpin?

Menurut saya harus dipilah. Karena ada bedanya antara memilih kepala negara, dan kepala daerah. Dalam kontek pemilihan kepala negara, Islam mempunyai metode baku, yang disebut bai’at. Bai’at ini ada dua macam, yaitu bai’at in’iqad dan bai’at tha’ah. In’iqad adalah bai’at yang bertujuan untuk memilih dan mengangkat kepala negara (khalifah), hukumnya dalam hal ini fardhu kifayah. Bisa dilakukan oleh wakil rakyat, ahlu al-quwwah (militer), kepala suku, tokoh-tokoh panutan umat maupun yang lain. Adapun bai’at tha’ah, dilakukan oleh seluruh rakyat atau anggota masyarakat kepada kepala negara sebagai bukti ketaatan mereka. Bai’at ini hukumnya fardhu ‘ain. Inilah metode baku pemilihan dan pengangkatan pemimpin dalam Islam. 

Namun, metode baku tersebut tidak berlaku dalam pemilihan dan pengangkatan kepala daerah. Sebab, kepala daerah dipilih dan diangkat langsung oleh kepala negara. Inilah cara pemilihan dan pengangkatan pemimpin dalam pandangan Islam.

Adapun wakil rakyat, mengingat status mereka sebagai wakil, maka untuk memilih mereka bisa menggunakan uslub (cara) pemilihan umum. Jadi, dalam konteks ini pemilihan umum hanyalah salah satu cara, bukan metode baku. Karena itu, bisa dipakai dan bisa tidak.

Berarti bai’at itu khusus untuk kepala negara?

Benar. Pertama Bai’at adalah istilah syara’, yang digunakan oleh Nabi SAW. sebagaimana dalam hadits Bukhari, untuk akad yang dilakukan secara suka rela oleh kaum Muslim kepada kepala negara untuk menerapkan hukum Allah kepada mereka. Kepala negara wajib ditaati. Karena itu, kalau hadits tersebut digunakan untuk mewajibkan memilih kepala negara dalam sistem Sekular, ya nggak tepat.

Kedua, hadits bai’at tersebut juga tidak relevan jika digunakan untuk menarik hukum tentang wajibnya memilih kepala daerah, dan wakil rakyat yang duduk di DPR/MPR. Karena konteksnya hanya untuk pengangkatan kepala negara. Itu pun dengan catatan, jika kepala negara tersebut diangkat untuk menjalankan hukum-hukum Allah.


Kalau begitu, ada kesalahan dalam proses pengambilan hukum dalam fatwa tersebut?

Dari segi istidlal, memang ada ayat, hadits, pernyataan sahabat dan kaidah syara’ yang digunakan. Namun, konteksnya menurut saya tidak relevan. Contohnya ya hadits bai’at itu. Coba bayangkan, bagaimana mungkin hadits bai’at tersebut digunakan untuk konteks memilih dan mengangkat kepala negara, kepala daerah dan wakil rakyat dalam sistem Sekular?.[] http://www.mediaumat.com


Posisi Penting Ulama

ImageKehidupan bernegara dalam Islam bukanlah kehidupan Sekular, dimana agama dipisahkan dari kehidupan dan negara. Dalam Islam juga tidak mengenal istilah agamawan (rijaluddin) atau rohaniawan (ruhaniyyin), sebab ini merupakan tradisi yang berkembang dalam kehidupan Barat Sekular dan Kristen, yang tidak pernah ada di dalam tradisi Islam. Sementara Islam sendiri hanya mengenal istilah ‘ulama’, fuqaha’ dan mujtahid. Demikan dijelaskan ustadz Hafidz Abdurrahman ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia kepada Media Umat, terkait terkait bagaimana posisi ulama’ dalam kehidupan bernegara menurut Islam.

Islam sendiri, kata ustad Hafidz, telah memberikan kedudukan yang terhormat kepada ulama’, karena dua faktor, keilmuan dan amalnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam al-Qur’an, surat al-Mujadalah: 11. Karena itu, Syaikh Abdul Aziz al-Badri, dalam bukunya, al-Islam baina al-‘Ulama’ wa al-Hukkam, menyebut mereka sebagai lentera di tengah kegelapan, pemimpin hidayah dan hujah Allah di bumi. Melalui merekalah berbagai pemikiran sesat bisa dikalahkan, keraguan hati dan jiwa bisa pun diteguhkan. Merekalah orang yang mengokohkan keimanan dan meluruskan umat.

Namun, keistimewaan ini hanya berlaku untuk para ulama’ al-‘amilin (pejuang), pemberani dalam membela al-haq, muhibbin al-khair (mencintai Islam), menegakkan kemakrufan, mencegah kemunkaran, berani mengoreksi para penguasa, memberi nasehat kepada mereka, senantiasa waspada dalam membela kepentingan kaum Muslim, peduli terhadap urusan umat dan untuk semuanya itu dia sanggup menanggung semua resiko dan kesulitan.

Inilah tabiat ulama’ yang membuat mereka dikenang sepanjang sejarah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dengan sikap beliau dalam menghadapi fitnah khalq al-Qur’an. ‘Abdullah bin ‘Abbas dengan perlawananya terhadap Khawarij. Sa’id bin Jubair dengan perlawanannya terhadap al-Hajjaj. ‘Izzuddin bin Salam dengan Mamalik. Ibn Taimiyah dengan jihadnya melawan Tatar. Sufyan ats-Tsauri dengan sikapnya yang tegas terhadap Harun ar-Rasyid. Abu Hanifah dengan sikapnya yang berani terhadap al-Manshur.

“Karena itu, bisa disimpulkan, bahwa posisi para ulama’ dalam kehidupan Islam itu sangat penting dan strategis. Mereka adalah sosok yang utuh. Selain dikenal karena ibadahnya, mereka juga dikenal sebagai guru, pemberi mau’idhah, pembimbing dan khuthaba’ (orator). Yang lebih penting, mereka juga dikenal sebagai politikus, pengemban dakwah, penegak syariah, pejuang dan kesatria di medan perang. Jadi, mereka bukan hanya tukang stempel, “ tegasnya.[] pendi


Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: